Kota Batam menjadi salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki jumlah penduduk yang lumayan banyak. Kepadatan penduduknya memang belum mencapai angka di Pulau Jawa namun seiring berjalannya waktu pun akan mendekati atau bahkan melebihi. Sebagai pulau dengan populasi besar kedua setelah Pulau Jawa, peningkatan pembangunan dan sektor yang menyeluruh lainnya perlu dilakukan. Pengurusan dan pengembangan Kota Batam sampai sekarang berada di bawah pimpinan BP Batam atau Badan Pengusahaan Batam. Pentingnya Pengambil alihan Pengelolaan Selama berada di bawah pengelolaan BP Batam memang tidak dipungkiri kemajuan dan perbaikan berjalan dengan baik. Namun melihat perkembangan yang ditunjukkan, tidak menutup kemungkinan Batam padat penduduknya. Peningkatan sekian persen tentu akan membutuhkan pengelolaan yang terpadu dan sebaiknya ditangani langsung oleh Presiden Indonesia. Diharapkan dengan dialihkannya pengelolaan Kota Batam di tangan pemerintah pusat maka perkembangannya semakin pesat dan optimal. Semakin padat penduduk maka diperlukan pengaturan yang lebih kompleks dan dihormati oleh semua masyarakat. Berbagai dukungan pengambil alihan pengelolaan kota Batam pun mengalir, baik dari Wirya Silalahi pemimpin Pembina Barisan Relawan Jokowi Presiden atau Bara JP. Beliau menyampaikan bahwa pemimpin BP Batam sebaiknya di tangan Presiden. Sehingga perubahan hanya dilakukan terhadap segi koordinasi di dalam tubuh BP Batam tersebut. Kemudian akan muncul perubahan pimpinan pusat yang sebelumnya Gubernur Kepri menjadi di bawah pimpinan Presiden secara langsung. Pendapat yang senada pun turut diungkapkan oleh Birgal Sinaga yang menjabat sebagai ketua umum dari Bara JP. Beliau berpendapat bahwa dengan berada di tangan Presiden Jokowi maka kondisi Kota Batam akan semakin membaik. Perkembangan yang terjadi pun dalam tempo yang lebih cepat sebab penanganan dari Presiden yang lebih terstruktur. Beralihnya kepemimpinan pengelolaan BP Batam di tangan Presiden juga membantu menampung aspirasi masyarakat Batam. Pendapat rakyat tentunya akan lebih didengar sehingga kebijakan yang diambil menguntungkan banyak pihak. Otoritas Batam berdiri pertama kali pada tahun 1971 dan masa itu penduduk pulau kecil di Provinsi Riau ini hanya 6.000 jiwa. Perkembangan pesat dari sektor perekonomian menjadikan Batam sebagai tempat hijrah oleh mereka yang ingin mengadu nasib. Tak ayal perpindahan penduduk pun terus terjadi, dan sebagian besar penghuni Batam berasal dari wilayah luar Kepulauan Riau. Berdasarkan data Sensus Penduduk, pada tahun 2014 penduduk di Batam mencapai 1.194.00 jiwa. Kondisinya yang semakin dipadati penduduk menjadikan Batam sebagai kota besar dengan penduduk terbanyak dan menempati peringkat ketiga. Jumlah penduduk yang semakin padat tidak membuat Batam kaya pengangguran dan dibuktikan melalui pendapatan per kapita setiap tahunnya. Pembangunan membuat sektor ekonomi masyarakat pun mengalami peningkatan yang signifikan. Jika pendapatan per kapita di tingkat nasional tanah air per tahun US$4.000maka di Batam sendiri bisa mencapai US$ 5.200. Investasi yang digelontorkan di Kota Batam sendiri hingga saat ini tercatat sudah US$ 700 milyar atau setara dengan Rp 960 trilyun. Selain dari sektor perekonomian dari berbagai perusahaan nasional maupun asing yang berdiri di Kota Batam. Peningkatan pun terjadi melalui sektor pariwisata, sebab Batam sendiri menyumbang sekitar 15% dari total kunjungan wisata nasional. Kunjungan wisatawan yang semakin banyak pun mempengaruhi kesibukan di setiap bandara dan pelabuhan. Bahkan pemerintah setempat mengaku tidak ada bandara di Sumatra yang mampu menyaingi kesibukan bandara di Batam pun demikian dengan jenis transportasi lainnya.
Batam Sebagai Kota Terbesar Sektor Pariwisata Membutuhkan Penanganan Presiden
